Ketua BPD Matang Tarap Kecamatan Jawai Selatan MAWARDI (dalam lingkar)
Jawai Selatan, Metrojayanews.com- Nasib tragis dialami pegawai Pemerintahan Desa Matang Tarap Kecamatan Jawai Selatan tahun anggaran 2024 mulai dari Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), BPD, perangkat desa hingga kepala desa.
Mereka semua tidak dibayarkan upah kerja masing-masing selama enam (6) bulan untuk LKD termasuk di dalamnya rt, guru TPQ, pengurus jenazah, penggali kubur dan lainnya, sebulan untuk BPD, perangkat desa dan kepala desa.
Tidak dibayarnya upah kerja pegawai desa tahun anggaran 2024 ini disebabkan oleh terpotongnya dana desanya akibat menutupi kerugian dana desa sebelumnya yang dikorupsi oleh oknum bendahara desa berinisial EW sebesar kurang lebih Rp400.000.000 (empat ratusjuta rupiah).
Jadi ibaratnya DD Matang Tarap sudah jatuh ketimpa tangga. Hal ini dikatakan Ketua BPD Matang Tarap Mawardi di dalam acara Rapat Dengar Pendapat Pengurus PABPDSI dengan DPRD Kabupaten Sambas tanggal 7/10/2025 kemarin.
“Saya merasa kesal kenapa kasus korupsi yang merugikan DD oleh oknum bendahara desa dibebankan lagi ke DD tahun anggaran berikutnya, padahal proses hukumnya sudah inkracht”, tutur Mawardi kesal.
“Dan sang oknum bendahara desa tersebut sudah divonis penjara”, lanjutnya mengatakan.
“Jadi bagaimana pelayanan masyarakat dapat dilakukan dengan baik jikalau hal seperti ini terjadi terus menerus, “ibarat gali lobang tutup lobang”, orang lain berbuat kejahatan (korupsi) lalu kita ikut membayarnya”, sebut Mawardi dengan tegas.
Penjelasan ketua BPD ini mengundang rasa heran pimpinan RDP yakni Wakil Ketua I Lerry Kurniawan Figo dan Ketua Komisi I Anwari.
Lebih lanjut dijelaskan Mawardi bahwa dianya meminta kepada instansi terkait untuk datang ke desanya, menjelaskan kepada msyarakat Desa Matang Tarap agar tidak terimplikasi, berburuk sangka kepada kades, BPD serta perangkat lainnya.
Mawardi mengingatkan kepada desa-desa yang lain, apa yang dialami oleh desanya saat ini jangan sampai terjadi di desa lainnya.
“Korupsi musuh kita bersama, korupsi merugikan sendi-sendi perekonomian, dan korupsi merusak pembangunan berkelanjutan”, demikian tutup Mawardi menegaskan***
Penulis/wartawan : Haris Disastra Editor ; EF/ Johardi
