Hearing yang di fasilitasi oleh DPRD kabupaten Sambas pada hari ini, antara pemerintah desa, badan pemusyawaratan desa serta persatuan perangkat desa dengan pemerintah daerah kabupaten Sambas mengenai pemotongan alokasi dana desa 10% yang di transfer pusat ke daerah, sangat berdampak cukup signifikan terhadap pemerintah desa.
Besaran ADD yang di potong dari transfer tersebut lebih kurang 2,6 M akibat nya semua desa mengalami devisit anggaran, bahkan berdampak pada penghasilan kepala desa, perangkat dan operasional BPD.
Dalam menyikapi hal ini komunitas dari APDESI, PAPDESI, PPDI, dan ABPEDSI menyampaikan aspirasinya lewat RDP di DPRD kabupaten Sambas untuk sepakat menolak adanya pemotongan ADD berdasarkan surat Bupati Sambas yang di tujukan kepada semua desa se-kabupaten Sambas tentang penyesuaian ADD di setiap desa.
Pada hearing tersebut Pemda sambas yang diwakili oleh asisten pemerintahan bapak Drs. Sunaryo menyikapi penolakan oleh Pemdes dan BPD ini mengatakan bahwa keadaan seperti saat ini memang harus kita hadapi dengan arif dan bijaksana karena lantaran pada saat ini juga kita di hadapkan pada situasi pandemi virus covid-19 sehingga banyak sekali gangguan-gangguan pada termasuk pengelolaan keuangan negara dan daerah. Lebih lanjut dikatakan oleh Sunaryo bahwa akibat yang ditimbulkan adanya pengurangan pada penerimaan ADD oleh desa dan kemudian di tolak, perlu komunikasi yang elegan pada semua pihak terutama kepala desa yang mengalami dampak, dan harus kita carikan solusi terbaik, tutur Sunaryo.
Apapun hasilnya hering kali ini ditambahkan oleh Sunaryo harus di sikapi dengan arif dan
bijaksana dan harus kita tempatkan secara prioritas sesuai dengan peraturan perundangan
yang berlaku saat ini. Dan dari hasil hering tadi kita mendapatkan sebuah hasil yang kolektif
antara Pemda, DPRD, Pemdes dimana kita sepakat untuk ditindaklanjuti pada pertemuan
berikutnya.
Penulis,
Haris Disastra
Editor
Abdul Latif
